Beberapa SMAN Favorit Kecolongan Adanya Bibit-bibit Paham Radikal Masuk ke Rohis

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjXSky3l6Y_5IFcfK9emE3_JnXr1pCXtQUSFlJvgdwAYDRKKo8prmo2XBI6wTXqwVckRRCOkx048IXjZbrrubAbcXyCpylkwlnH3JQVqSIh8oxDooBv59YJ1Us5NOJX95vBWB9OdTIuo/s1600/Prof+Amsar+Kepala+Balitbang+Agama+Kemenag+RI+menyampaikan+pandangan+dan+apresiasi+atas+hasil+penelitian+Blas+Semarang%252C+30+Maret+2017+di+Hotel+Laras+Asri+Salatiga.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjXSky3l6Y_5IFcfK9emE3_JnXr1pCXtQUSFlJvgdwAYDRKKo8prmo2XBI6wTXqwVckRRCOkx048IXjZbrrubAbcXyCpylkwlnH3JQVqSIh8oxDooBv59YJ1Us5NOJX95vBWB9OdTIuo/s1600/Prof+Amsar+Kepala+Balitbang+Agama+Kemenag+RI+menyampaikan+pandangan+dan+apresiasi+atas+hasil+penelitian+Blas+Semarang%252C+30+Maret+2017+di+Hotel+Laras+Asri+Salatiga.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: left;">Prof Amsar Kepala Balitbang Agama Kemenag RI menyampaikan pandangan dan apresiasi atas hasil penelitian Blas Semarang, 30 Maret 2017 di Hotel Laras Asri Salatiga</td></tr> </tbody></table> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Sejumlah SMA Negeri favorit di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan DIY mengakui kecolongan adanya bibit-bibit paham radikal masuk ke sekolahnya melalui kegiatan Kerohanian Islam atau Rohis. Kegiatan pengajian yang digelar Rohis dengan mendatangkan mentor dari luar atau jaringan alumni, justru membawa paham agama yang tidak moderat.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Semula guru dan kepala sekolah tidak percaya adanya temuan tersebut. Namun setelah pemaparan hasil penelitian yang langsung dikroscek dengan mempertemukan siswa Rohis dengan sejumlah guru kemudian terkuak. Setelah ditelusuri, paham radikal masuk ke Rohis di sekolah-sekolah favorit itu justru melalui ikatan alumni atau mentor yang ada jaringan dengan Rohis. Kegiatan kehadiran mentor itu tanpa sepengetahuan pihak sekolah.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Setelah menyadari hal itu, pihak sekolah memutus mata rantai doktrin-doktrin beragama yang radikal dengan cara melarang mentor masuk ke Rohis di sekolah.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Acara Seminar Hasil Penelitian Agama oleh Balai Litbang Agama Semarang (BLAS) di Laras Asri Hotel Salatiga yang digelar 29-31 Maret 2017 mengungkap banyak hal mengejutkan.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Seminar itu dihadiri sejumlah peneliti, akademisi, guru-guru agama SMA Negeri yang diteliti, Wakil Kepala Sekolah, Pejabat Kemenag dari beberapa kabupaten kota di Jateng, dan sebagainya. Termasuk Najahan Musyafak Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Aam Wibowo dari Forum Rohis Nusantara atau Fornusa.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Peneliti memaparkan hasil penelitian sekaligus kroscek dengan subjek yang diteliti apakah hal-hal yang ditemukan itu benar adanya sesuai fakta atau ada bantahan. Setelah dipaparkan panjang lebar oleh peneliti, beberapa akademisi memberikan tanggapan.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Najahan Musyafak dan Aam Wibowo diberi kesempatan sebagai panelis untuk mencermati hasil penelitian tersebut. Najahan Musyafak yang juga Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah menilai infiltrasi atau masuknya paham-paham radikal ke generasi muda harus diwaspadai. Penelitian ini dilakukan pada 17 SMA Negeri favorit, yang tentu saja proses seleksi masuk ke sekolah tersebut sudah ketat dan pelajarnya adalah anak-anak pintar. Yang nantinya merekalah calon mahasiswa di perguruan tinggi favorit yang melahirkan banyak pemimpin di negeri ini.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <span style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">DR Najahan Musyafak MA mengatakan, beberapa siswa mengidolakan tokoh-tokoh semisal Habib Rizieq atau lainnya, menginginkan negara berdasar agama, mengganti ideologi Pancasila dan sebagainya, adalah hal yang perlu diwaspadai. Meskipun itu baru pengajian di tingkat Rohis namun bisa membahayakan pandangan keagamaan di masa mendatang.</span><span lang="EN-US" style="background: white; color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 0cm; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Seminar Hasil Penelitian Agama di Laras Asri Hotel Salatiga digelar 29-31 Maret 2017 oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang atau BLAS. Temuan itu cukup mengejutkan karena ada pemahaman dan sikap keagamaan siswa SMA Negeri di Jawa Tengah yang bersifat radikal.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">DR Aji Sofanudin, MSi Peneliti Muda pada BLAS mengatakan, meski ada temuan mengejutkan terkait tokoh-tokoh idola yaitu Rizieq Shihab dan Bachtiar Nasir, namun mayoritas pelajar SMAN di Rohis setuju dengan Islam Washatiya atau Islam moderat di sekolah.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 0cm; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Pemahaman, sikap, dan tindakan keagamaan siswa yang bersifat radikal sudah diantisipasi oleh pihak sekolah. Sejak periode 2013/2014 sampai dengan 2017 ini, sekolah sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah masuknya paham-paham keagamaan ekstrim.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Secara praktis, upaya pencegahan dan penanggulangan paham ekstrim secara simultan bisa dilakukan melalui tiga domain; melalui domain keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola pengasuhan keluarga yang tepat akan efektif untuk pencegahan ekstrimisme. Keluarga juga berperan dalam menghadirkan lingkungan yang sehat. Penanaman karakter kepada anak di level keluarga perlu didukung dengan basis pendidikan formal yang tepat.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan sekolah ‘aman’ terhadap penyemaian dan aktivitas keagamaan ekstrim. Pemerintah dan masyarakat perlu menghadirkan Islam Wasathiyah (Islam Moderat) sebagai Islam yang “hidup” di lingkungan sekolah. Pemerintah perlu membatasi, mengawasi, dan mencegah paham Islam Sempalan yang masuk ke sekolah melalui <a href="http://jateng.tribunnews.com/tag/rohis" style="outline: 0px;" title="Rohis"><span style="color: #016fba; text-decoration-line: none;">Rohis</span></a>.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 0cm; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Masih menurut Aji Sofanudin, upaya menangkal Islam Sempalan di sekolah bisa dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai elemen. Pertama, peningkatan peran guru agama atau pembina rohis di sekolah. Guru pendidikan agama Islam di sekolah merupakan ujung tombak pembelajaran agama di sekolah umum.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Oleh karena itu, peran guru agama dalam memberikan filter di sekolah cukup besar. Guru PAI perlu lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kajian-kajian agama yang dimotori siswa, baik menyangkut materi maupun narasumber atau mentor.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Peran <a href="http://jateng.tribunnews.com/tag/kepala-sekolah" style="outline: 0px;" title="kepala sekolah"><span style="color: #016fba; text-decoration-line: none;">kepala sekolah</span></a> sebagai supervisor penting untuk menangkal paham ekstrim di sekolah. Kepala sekolah perlu melakukan supervisi terhadap seluruh guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Bibit-bibit <a href="http://jateng.tribunnews.com/tag/radikalisme" style="outline: 0px;" title="radikalisme"><span style="color: #016fba; text-decoration-line: none;">radikalisme</span></a> bisa muncul secara leten oleh guru PAI ataupun guru-guru yang lain. Oleh karena itu, <a href="http://jateng.tribunnews.com/tag/kepala-sekolah" style="outline: 0px;" title="kepala sekolah"><span style="color: #016fba; text-decoration-line: none;">kepala sekolah</span></a> juga perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan apapun yang melibatkan pihak luar sekolah.<o:p></o:p></span></div> <div style="background: white; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 12pt;"> <span style="color: #323233; font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">Pemerintah terutama Pusat Perbukuan di Kemdikbud serta Lektur dan Khazanah Keagamaan di Kemenag agar melakukan seleksi yang ketat terhadap buku-buku yang beredar di masyarakat. Pemerintah perlu memberikan semacam labeling terhadap semua buku bacaan sekolah, misalnya dengan memberi tanda: buku hijau (aman), kuning (waspada), dan merah (bahaya). Termasuk konten bahaya adalah buku-buku yang mengajarkan ekstremisme baik ekstremisme kanan (radikalisme agama) maupun ekstremisme kiri (komunisme).<o:p></o:p></span></div> <br /> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <br /></div>

Beberapa SMAN Favorit Kecolongan Adanya Bibit-bibit Paham Radikal Masuk ke Rohis

Prof Amsar Kepala Balitbang Agama Kemenag RI menyampaikan pandangan dan apresiasi atas hasil penelitian Blas Semarang, 30 Maret 2017 di Ho...

Baca selengkapnya »

Darurat Guru Pendidikan Agama Islam

<div class="MsoNormal"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFuMSCP9zbGr4jP2eANyt9EzhDJZdCa-i-h6zh40Mu-h-PGbbATQS4GjR8fgKGB78REEozwSU4bwbvvbRJL1v7c7SmAiYFztE21yKGVuLmUHD7k-o7pAJylZA64xNDa1_DsEnEks2-mtY/s1600/suwendi-pengamat-pendidikan-islam-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="556" data-original-width="830" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFuMSCP9zbGr4jP2eANyt9EzhDJZdCa-i-h6zh40Mu-h-PGbbATQS4GjR8fgKGB78REEozwSU4bwbvvbRJL1v7c7SmAiYFztE21yKGVuLmUHD7k-o7pAJylZA64xNDa1_DsEnEks2-mtY/s1600/suwendi-pengamat-pendidikan-islam-.jpg" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="color: #333333; font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: 10.5pt;">Kondisi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dalam perkembangan mutakhir tampaknya perlu mendapat perhatian bersama, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, tak terkecuali masyarakat pengelola pendidikan itu sendiri. Pasalnya, terdapat sejumlah persoalan krusial yang perlu mendapatkan penyelesaian secara tepat dan cepat.</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Setidaknya ada dua persoalan mendesak yang harus segera diberikan alternatif penyelesaian, yakni terkait dengan kebutuhan GPAI dan pembayaran tunjangan untuk GPAI. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Pertama, kebutuhan GPAI secara nasional menunjukkan angka yang cukup fantastis. Berdasarkan data EMIS 2015/2016, jumlah siswa muslim yang belajar di sekolah (SD, SMP, SMK dan SMK) secara total sebanyak 37.655.118 jiwa. Sementara, jumlah GPAI yang tersedia sebanyak 182.696 orang. Jumlah GPAI secara ideal untuk menangani jumlah siswa muslim itu semestinya berjumlah 217.738 GPAI. Artinya, kita masih memiliki kekurangan GPAI sekitar 35.042 jiwa. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kekurangan ini akan semakin bertambah di tahun 2017 yang menurut data sementara diperkirakan ada sekitar 20-an ribu GPAI yang akan memasuki purnabhakti atau pensiun. Di samping itu, menurut informasi yang beredar, terdapat sejumlah GPAI senior yang sedang mengusulkan mutasi dan beralih menjadi pengawas GPAI. Tentu saja, pensiun dan usulan mutasi ke pengawas ini akan semakin menambah jumlah kebutuhan GPAI, yang diperkirakan kita membutuhkan lebih dari 55 ribu GPAI.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kita semua patut menduga jika kekurangan GPAI ini dibiarkan terbengkalai, maka berimplikasi pada kualitas dan penyelenggaraan PAI pada sekolah sangat terganggu. Guru yang tidak memiliki kompetensi keilmuan di bidang agama, yang bisa jadi hanya semata-mata mengandalkan modal “ghirah keagamaan”, akan mengajar mata pelajaran PAI. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Bahkan, bisa jadi lebih daripada itu. Tentu, kualitas PAI semakin menurun yang pada gilirannya menambah problem serius yang tidak kalah penting, seperti radikalisasi agama tumbuh subur di sekolah, demoralisasi di kalangan pelajar semakin tinggi, pengamalam agama yang sangat kering, dan lain-lain.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan bahwa persoalan pendidikan agama, tentunya termasuk Islam di dalamnya, menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan lembaga yang paling otoritatif dalam penyelenggaraan PAI ini. Namun demikian, di dalam PP itu juga, terutama pada pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memungkinkan untuk membantu dalam penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk dalam pengangkatan dan pendanaannya. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Oleh karenanya, posisi existing GPAI saat ini setidaknya diangkat oleh 4 (empat) pihak:, yakni diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam hal ini yayasan atau sekolah itu sendiri. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Agak disayangkan, sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana syarat atas kompetensi calon GPAI, mekanisme pengangkatan, hak dan kewajiban GPAI serta relasi antar pihak dalam pengangkatan GPAI ini. Tidak sedikit yang menimpakan semua masalah GPAI ini kepada Kementerian Agama. Lagi-lagi, Kementerian Agama menjadi korban.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Untuk itu, menurut hemat penulis, dalam konteks penanganan problem pertama ini, Kementerian Agama sebaiknya melakukan upaya komunikasi dan menyosialisasikannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diteruskan kepada seluruh Pemerintah Daerah. Komunikasi dan sosialisasi ditargetkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik, yakni (1) Kementerian Agama merupakan lembaga yang paling otoritatif dalam mengatur GPAI, (2) ada afirmasi kebijakan untuk menambah formasi pengangkatan ASN bagi GPAI, (3) menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan GPAI, dan (4) mengatur syarat kompetensi GPAI dan mekanisme pengangkatan GPAI oleh Pemerintah Daerah. Semuanya harus dalam satu pintu, yakni Kementerian Agama. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kedua, pembayaran tunjangan GPAI. Jika tidak salah, tunjangan profesi guru yang menjadi beban Kementerian Agama untuk semua guru dan pengawas akumulasi tahun 2008-2012 sebesar Rp. 3,1 Triliyun dan akumulasi 2014-2015 sekitar Rp 2,6 triliun, sehingga total setidaknya butuh biaya Rp 5,7 triliun. Dari jumlah Rp 5,7 triliun itu diperkirakan sekitar Rp 1,5 triliun-nya untuk GPAI dan pengawas PAI. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Beban hutang yang demikian besar perlu untuk direspons, tidak hanya oleh Kementerian Agama semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah oleh Menko PMK, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sebab, alokasi yang demikian besar mesti melibatkan Kementerian/Lembaga yang lebih luas.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Persoalan tunjangan untuk GPAI ini semakin tambah runyam terutama setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Di dalam kriteria, guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berhak penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan adalah guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Artinya, GPAI tidak mendapatkan jatah dari APBD itu. Meskipun diangkat oleh pemerintah daerah atau Kemendikbud, pemerintah daerah tidak boleh memberikan alokasi anggaran atau pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi GPAI. Semua pembiayaan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi GPAI, berdasarkan Permendikbud ini, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Menurut hemat penulis, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 ini mengandung ketidakadilan dalam pembiayaan pendidikan, terutama bagi GPAI di daerah. Kemendikbud dan pemerintah daerah yang mengangkat GPAI sebagai PNSD lalu melepas tanggung jawabnya dalam pembiayaan, dalam hal ini tunjangan profesi dan tambahan penghasilan. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Hal ini diibaratkan seorang “ayah tiri” yang kemudian memiliki anak, lalu anak tirinya itu tidak dipelihara. Kondisi inilah sebagai gambaran yang dalam beberapa bulan terakhir, begitu ramai pemberitaan dan unjuk nonsimpatik menyikapi Permendikbud ini.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Di sisi lain, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 cenderung tidak mempertimbangkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pembagian alokasi APBN. Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai tentang Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya,disebutkan secara jelas bahwa “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN”. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain, yang pada gilirannya anggaran untuk Kemenag, sebagai lembaga yang bersifat sentralistik, mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil. Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana-dana lainnya.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini berimplikasi pada pembagian anggaran pendidikan, yang menurut penulis, sangat tidak proporsional. Mengacu pada implementasi anggaran tahun 2015, diperoleh data bahwa dari APBN sebesar Rp. 1.994,89 T itu digunakan untuk anggaran pendidikan sebesar 20.46 persen atau senilai Rp 408,09 triliun. Anggaran itu dibagi untuk belanja pemerintah pusat melalui sejumlah Kementerian/Lembaga dan belanja pemda melalui pemda provinsi dan kabupaten. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Untuk pemerintah pusat, alokasi anggaran pendidikan sebesar 37,5 persen dari Rp 408,09 triliun atau senilai Rp 153.199,5 triliun. Itu diperuntukkan kepada 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 53.278,5 trilin, 2) Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi sebesar Rp 41.507,7 triliun, 3) Kemenag sebesar Rp 49.409,9 triliun dan 4) Kementerian/Lembaga lainnya sebesar Rp 9.003,4 triiun. Dari alokasi Kemenag itu, dialokasikan untuk Ditjen Pendis sebesar Rp 46.398,9 triliun.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Untuk Pemda, alokasi anggaran sebesar 62,5 persen dari Rp 408,09 triliun atau senilai Rp 254.895,5 triliun. Itu diperuntukkan untuk 1) Anggaran Pendidikan dalam DBH sebesar Rp 1.337,7 triliun, 2) DAK Pendidikan sebesar Rp 10.041,3 triliun, 3) Anggaran Pendidikan dalam DAU sebesar Rp 134.970,3 triliun, 4) Dana Tambahan Penghasilan PNSD sebesar Rp 1.096,0 triliun, 5) Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 70.252,7 triliun, 6) Anggaran Pendidikan dalam OTSUS sebesar Rp 4.234,7 triliun, 7) Dana Insentif Daerah sebesar Rp 1.664,5 triliun, dan 8) Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) sebesar Rp 31.298,3 triliun.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Untuk alokasi anggaran pada Pemda tentu lebih diarahkan pada layanan-layanan pendidikan yang didesentralisasi, yakni layanan pendidikan Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK). Sementara, anggaran untuk lembaga pendidikan dengan nomenklatur Sekolah itu juga telah disediakan anggarannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, Sekolah mendapatkan 2 (dua) sumber pendanaan, yakni dari Pemda dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Anggaran pada Ditjen Pendis yang sebesar Rp 46.398,9 triliun. Itu diperuntukkan pada semua layanan pendidikan secara akumulatif jumlah lembaga sebanyak 533.264 dengan pendidik sebanyak 2.844.149 orang dan peserta didik sebanyak 61.905.936 jiwa. Layanan pendidikan dimaksud meliputi sebagai berikut. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Pertama, jenis pendidikan umum yang berciri khas Islam pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, berupa RA, MI, MTs, dan MA yang secara keseluruhan berjumlah 77.336 lembaga, 820.835 guru, dan 9.252.437 siswa. </div> <div style="text-align: left;"> Kedua, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenis pendidikan ini terdiri atas SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) dan PDF (Pendidikan Diniyah Formal) yang berjumlah 112 lembaga, 2.240 ustad dan 48.913 santri. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Ketiga, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur formal jenjang pendidikan tinggi yang berjumlah 712 lembaga, 440,142 dosen, dan 747,686 mahasiswa. Keempat, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur non-formal yang terdiri atas MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah), pendidikan Alquran dan pondok pesantren, yang secara akumulasi sebanyak 240.387 lembaga, 1.386.426 ustad, dan 17.385.552 santri. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kelima, pendidikan agama Islam pada sekolah. Penyelenggaran mata pelajaran PAI (Pendidkan Agama Islam) untuk semua sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK). Dalam konteks ini, sebenarnya Kemenag telah memberikan subsidi yang begitu besar untuk Pemda. Keenam, pendidikan kesetaraan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar melalui pondok pesantren, yang berjumlah 1.461 lembaga, 8.970 ustad dan 99.727 santri.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Implikasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sangat tidak adil bagi Kementerian Agama. Sebagai perbandingan, total alokasi anggaran Ditjen Pendis yang sebesar 46.398,9 T itu jauh lebih kecil dibanding dengan hanya 1 (satu) alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru pada sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) yang berada di pemda sebesar Rp 70.252,7 triliun. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Sementara anggaran Ditjen Pendis yang sebesar Rp 46.398,9 triliun itu, di samping untuk tunjangan profesi guru pada seluruh madrasah, guru PAI pada sekolah, dosen pada perguruan tinggi keagamaan, BOS pada Madrasah, rehab, gaji, untuk pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, dan hal-hal lainnya di seluruh Indonesia, baik untuk tingkat pusat maupun untuk daerah. </div> <div style="text-align: left;">     </div> <div style="text-align: left;"> Terkait dengan pembayaran tunjangan GPAI ini, sebaiknya ada beberapa hal yang peru dilakukan. Pertama, dalam jangka pendek, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 didesak untuk segera direvisi, terutama pengecualian untuk guru agama itu dihilangkan. Artinya, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi PNSD yang mengajar pelajaran agama Islam. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Agar tidak terjadi double accounting, GPAI yang diangkat oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dibenarkan untuk mendapatkan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dari Pemerintah Daerah sepanjang tidak mendapatkannya dari Kementerian Agama. Bahkan, menurut hemat penulis, ditetapkan saja bahwa pembiayaan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan GPAI dibebankan kepada pihak yang mengangkatnya. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Dengan cara ini, setiap instansi yang mengangkat bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya. Namun demikian, untuk pembinaannya tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Agama. Untuk itu, komunikasi antara Kemenag dengan Kemendikbud dan Pemerintah Daerah perlu dibangun secara serius. </div> <div style="text-align: left;">     </div> <div style="text-align: left;"> Kedua, untuk jangka panjang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 segera dilakukan judical review atau revisi, terutama pada aspek rincian pembagian DAU (Dana Alokasi Umum). Selama undang-undang ini ada, hemat penulis, selama itu pula alokasi anggaran untuk pendidikan Islam sangat rendah, dan tidak ada adil dibanding dengan sekolah.</div> <div style="text-align: left;">     </div> <div style="text-align: left;"> Melakukan langkah jangka pendek dengan merevisi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 dan langkah jangka panjang dengan judical review atau revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan langkah nyata dalam menyelesaikan problema penganggaran untuk GPAI. Meski demikian, untuk melakukan keduanya, diperlukan sinergisitas, saling pengertian, keseiusan, dan kesabaran. Semoga.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <strong style="color: #333333; font-family: Currents-Regular-Sans; font-size: 16px;">Oleh: Suwendi, </strong><span style="color: #333333; font-size: 16px;"><i>Pengamat Pendidikan Islam. Doktor Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</i></span></div>

Darurat Guru Pendidikan Agama Islam

Kondisi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dalam perkembangan mutakhir tampaknya perlu mendapat perh...

Baca selengkapnya »

MGMP PAI SMA Kota Semarang Gelar Semiloka di Karimunjawa

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Ab2AK92VOIi8wvZMFl-wJd5z69iAgCVp961WoP8h_su5C0JB1T8q4g-ezGiZhIr4iIw5XED4Vb_NSartKIH-ZR_q5NtGdhkEk_lUpIiDZgug6zitK3MjL20rDESonBm0H8dQJmfuD7Y/s1600/Semiloka+di+Karimunjawa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1168" data-original-width="1558" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Ab2AK92VOIi8wvZMFl-wJd5z69iAgCVp961WoP8h_su5C0JB1T8q4g-ezGiZhIr4iIw5XED4Vb_NSartKIH-ZR_q5NtGdhkEk_lUpIiDZgug6zitK3MjL20rDESonBm0H8dQJmfuD7Y/s320/Semiloka+di+Karimunjawa.jpg" width="320" /></a><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Jepara</span></b><span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"> - Pada  tanggal 17-19 Pebruari 2017 yang lalu MGMP PAI  SMA Kota  Semarang melakukan kegiatan Three in one di pulau Karimunjawa  Kabupaten Jepara. Kegiatan tersebut meliputi Seminar dan Lokakarya (Semiloka), reorganisasi  dan  rekreasi. <o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Semiloka mengangkat  tema Optimalisasi  dan  akuntabilitas ZIS (Zakat, Infaq  dan Sadaqah) dalam  peningkatan mutu Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah. Kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota  Semarang pada tanggal 30 Desember 2016 di YPI Darul Ulum Wates Gondoriyo Ngalian Semarang yang  memutuskan  bahwa  ZIS di sekolah  hukumnya  boleh  dan tidak termasuk pungli (pungutan liar).<o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Kegiatan  Semiloka  dibuka oleh H. Rochmat Pamudji, SH.,MH. selaku Kasi PAIS dan  atas  nama  Kepala  Kantor  Kementerian Agama Kota Semarang. Dalam  pengarahannya, Rochmat Pamudji berpesan  kepada  peserta Semiloka agar ZIS (Zakat, Infaq  dan Sadaqah) dapat dikelola secara optimal, profesional dan akuntabel, sehingga  dapat meningkatkan  mutu proses  dan  hasil pembalajaran PAI di Sekolah. <o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Selaku pembicara dalam  Semiloka  tersebut  adalah; Dr.H.Moch. Fatkhuronji,S.Ag.,M.Pd.I dengan  materi Optimalisasi ZIS dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah, HM. Faojin, S.Ag., M.Ag., M.Pd. dengan  materi Akuntabilitas ZIS dalam  meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah dan Drs.H.Sadi, M.S.I (selaku  ketua MGMP) menyampaikan  materi Teknis Optimalisasi  dan  Akuntabilitas ZIS dalam  peningkatan mutu Pembelajaran  PAI di sekolah. Dalam  acara dialog, semua  peserta  menyambut hangat kegiatan ini dan  berharap Kantor Kementerian  Agama memberikan Panduan Teknis dalam pelaksanaan ZIS di sekolah, sehingga  dapat diterapkan oleh  semua SMA  dengan  tanpa diselimuti oleh perasaan was-was, karena  ancaman Saberpungli yang  menjadi komitmen pemerintah Republik Indonesia.<o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Reorganisasi sebagai forum tertinggi dalam MGMP PAI SMA Kota Semarang dilakukan di Hall hotel Pelangi Karimunjawa. Dalam  kegiatan  tersebut disamping dilakukan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pengurus MGMP PAI  SMA Kota  Semarang periode 2013-2016, juga sebagai media untuk melakukan evaluasi, koreksi dan  solusi terhadap  kinerja pengurus  MGMP PAI  Kota  Semarang  pada  periode  tersebut dan periode masa  berikutnya. <o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Dalam  sidang  pleno  yang dipimpin oleh Dr.H.Moch. Fatkhurronji, S.Ag. M.Pd.I  dan  HM. Faoijin, S.Ag., M.Ag., M.Pd. berhasil   mendomisionerkan pengurus  MGMP pereode lama dan memilih ketua baru MGMP PAI  SMA Kota  Semarang dan tujuh tim formatur. Terpilih secara  aklamasi sebagai  ketua adalah Drs.H. Sadi, M.S.I untuk periode 2017-2019. Dan  sebagai tim formatur yang akan melengkapi komposisi pengurus MGMP PAI  SMA  Kota  Semarang periode 2017-2019  adalah; ketua terpilih, 2 orang pengawas dan 4 orang  guru senior. <o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Rekreasi sebagai  ending dari kegiatan three in one  diikuti oleh 41 orang  GPAI negeri  dan  swasta  se Kota Semarang. Bersama biro Aji Tour semua GPAI berrefressing di bukit cinta Karimunjawa sambil  menikmati sunset dan tour  laut. <o:p></o:p></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;"><br /></span></div> </div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , "sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 115%;">Ketika berada di arena laut  yang luas seakan tanpa  batas, GPAI kegiatan snorkeling (menyelam permukaan laut) sekaligus semakin membuktikan  keyakinannya betapa  besar kekuasaan Allah dan menunjukkan betapa kecilnya  manusia dihadapan Allah dan  kekuasaaNya. <o:p></o:p></span></div> </div>

MGMP PAI SMA Kota Semarang Gelar Semiloka di Karimunjawa

Jepara - Pada  tanggal 17-19 Pebruari 2017 yang lalu MGMP PAI  SMA Kota  Semarang melakukan kegiatan Three in one di pulau Karimunjawa  ...

Baca selengkapnya »

Dasar MGMP PAI SMA Kota Semarang

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.25pt; margin-right: 11.9pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;"> </div> <ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</li> <li>Peraturan Pemerintah<span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: 10.5pt;">  </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: 10.5pt;">Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan</span></li> <li>Surat Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomer 781/A/C/U/1993 dan Dirjen Kelembagaan<span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: 10.5pt;">  </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: 10.5pt;">Agama Islam Nomor 1/01/ED/1444/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan MGMP. </span></li> </ol> <br /> <div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 39.25pt; margin-right: 11.9pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"> </div>

Dasar MGMP PAI SMA Kota Semarang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru d...

Baca selengkapnya »

Tujuan MGMP PAI SMA kota Semarang

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 18.0pt; margin-right: 11.9pt; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 18.0pt; mso-para-margin-right: 11.9pt; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;"> </div> <ol> <li>Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah (kebangsaan) serta tanggung jawab sebagai GPAI untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT bagi peserta didik</li> <li>Meningkatkan kompetensi GPAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan mutu PAI</li> <li>Meningkatkan kemampuan profesionalisme GPAI dalam pelaksanaan sertifikasi dan pemenuhan angka kredit bagi jabatan fungsional</li> <li>Menumbuhkan semangat GPAI dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran PAI</li> <li>Mengakomodir permasalahan yang dihadapi oleh GPAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari sesuai dengan karakteristik PAI, GPAI, sekolah dan lingkungan</li> <li>Membantu GPAI dalam upaya memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran PAI</li> <li>Membantu GPAI dalam memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan PAI baik secara mandiri maupun secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain</li> <li>Membantu GPAI bekerjasama dalam meningkatkan kegiatan intra dan ekstra kurikuler PAI</li> <li>Membantu GPAI dalam memperoleh kesempatan peningkatan pendidikan akademis untuk memenuhi tuntutan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>Memperluas wawasan dan saling tukar informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK serta pengembangan metode/ teknik mengajar <span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.5pt;">   </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.5pt;">PAI</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.5pt;">  </span></li> </ol> <br />

Tujuan MGMP PAI SMA kota Semarang

Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah (kebangsaan) serta tanggung jawab sebagai GPAI untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ke...

Baca selengkapnya »

Visi Misi MGMP PAI SMA Se-Kota Semarang

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 21.25pt; margin-right: 11.9pt; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 21.25pt; mso-para-margin-right: 11.9pt; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">MGMP PAI SMA di  kota Semarang memiliki visi dan misi. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi organisasi dan digunakan untuk memandu perumusan misi organisasi tersebut. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan kemana MGMP PAI SMA  Kota  Semarang akan dibawa. Visi merupakan  gambaran masa depan yang diinginkan oleh MGMP PAI SMA  Kota  Semarang, agar organisasi yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, MGMP PAI SMA di kota Semarang telah menetapkan visi: <b><i>“Unggul dalam profesi, dengan kepribadian Islami”.</i></b> Dengan visi tersebut semua personil MGMP PAI  SMA  Kota  Semarang diharapkan memiliki kesamaan pandangan arah ke depan yang akan dilakukannya.  <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 21.25pt; margin-right: 11.9pt; margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 21.25pt; mso-para-margin-right: 11.9pt; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Adapun indikator dari visi tersebut antara lain; (1) Unggul dalam pedagogik, (2) Unggul dalam kepribadian, (3) Unggul dalam profesional, (4) Unggul dalam sosial, (5)Unggul dalam leadership. Adapun Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan  yang terkait dengan organisasi, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan organisasi tersebut. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok organisasi dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan MGMP PAI SMA  Kota  Semarang. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.  Berdasarkan pada visi MGMP PAI SMA  Kota  Semarang yang dilengkapi dengan indikator di atas, segenap anggota dan pengurus MGMP PAI SMA Kota Semarang diharapkan mempunyai gambaran yang jelas tentang keberadaannya dimasa depan yang harus disertai dengan peningkatan dedikasi dan loyalitas, kerjasama yang baik antara segenap anggota maupun pengurus, maka ditetapkanlah misi dengan rinci dan jelas sebagai berikut; (1) melaksanakan pelatihan multi metode dan media berbasis <i>Information and Communication Technology</i> (<i>ICT</i>) serta melaksanakan bimbingan secara efektif sehingga setiap anggota dan pengurus MGMP PAI SMA Kota Semarang menguasai secara optimal sesuai dengan kebutuhan guru, (2) mendorong dan membantu anggota dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI sesuai dengan Standar Nasional pendidikan, (3) menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam dan beretika dengan moral Islam yang luhur, sehingga menjadi sumber kearifan dan kebijakan dalam bertindak, (4) mendorong semua anggota untuk mengembangkan kemampuan diri agar menjadi guru yang profesional, (5) menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota dan pengurus MGMP PAI di Kota Semarang, dalam rangka menuju peningkatan kualitas pendidikan, (6) menumbuhkan apersepsi dan apresiasi seni dan budaya agamis menuju terbentuknya sikap dan perilaku yang santun dalam bermasyarakat.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 12.0pt; mso-para-margin-bottom: 1.0gd;"> <br /></div>

Visi Misi MGMP PAI SMA Se-Kota Semarang

MGMP PAI SMA di  kota Semarang memiliki visi dan misi. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi organisasi dan digunakan untuk m...

Baca selengkapnya »